POLITIK BIROKRASI PEMERINTAH

Dalam negara berkembang birokrasi pemerintahan acapkali disebut sebagai kerajaan pejabat (officialdom) yang pada hakikatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hirarki, susunan seperti inilah yang merupakan ciri khas dari birokrasi weberian¹. Dikatakan sebagai kerajaan pejabat karena setiap tingkatan dalam struktur hirarki sangat menghormati struktur diatasnya dan tidak dapat bertindak sebelum adanya komando dari pusat. Sama halnya dengan sistem kerajaan yang sangat mengagungkan rajanya.

Birokrasi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari politik baik itu proses dan kegiatan politik tersebut yang terdapat dalam pemerintahan itu sendiri, karena hal yang paling berpengaruh dalam penetapan kebijakan dan memengaruhi pemerintahan dalam suatu negara adalah politik.

Politik sebagaimana yang kita ketahui terdiri dari berbagai Organisasi dan Parpol yang memiliki anggota, anggota tersebut memiliki perilaku dan bertindak politik (consit of people acting politically) untuk mewujudkan kepentingan kelompok dan memengaruhi pemerintahan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang mengangkat kepentingan kelompok yang terkadang mengenyampingkan kepentingan kelompok lain². Dalam salah Satu buku M. Thoha mengatakan bahwa politik identik dengan konflik dalam pemerintahan suatu negara hal ini dikarenakan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan dengan cara politik yang berbeda pula untuk mewujudkannya, berdasarkan pendapat Marchivelli tentang politik yang menggunakan segala cara untuk mencapai kepentinagannya maka dalam memenuhi kepentingan kelompok ada kelompok yang tidak peduli dengan kepentingan kelompok lain serta melakukan cara yang dapat merugikan kelompok lain sehingga konflik tidak dapat terelakkan.

Merckle berpendapat apabila terjadi konflik pilitik karena mementingkan kelompok sendiri dan perebutan kekuasaan maka itulah yang dakatan oleh nya sebagai politik yang buruk yang bisa merusak pemerintahan dan sistem birokrasi di nagara tersebut, hal inilah yang terlihat dalam pilitik di Negara Indonesia pada saat ini, dengan adanya perebutan kekuasaan dan memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja sehingga terjadilah penyelewengan dalam pelaksanaan birokrasinya atau sering disebut secara umum “ pantologi birokrasi”.

Dalam hal ini sangat diperlukan pelaku administrasi yang memiliki moral yang baik untuk mewujudkan tujuan dari suatu negara itu didirikan, sepertihalnya mengapa perlunya administrasi dalam suatu Organisasi atau birokrasi pemerintahan yakni untuk melakasanakan pengaturan yang bisa mewujudkan tujuan bersana yaitu kesejahteraan.

Tetapi jika kita lihat pelaku administrasi di Indonesia sekarang ini banyak sekali terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya mulai dari pejabat pajak seperti Gayus dan di dalam lingkungan DPR sendiri sebagai wakil rakyat, hal ini menunjukkan bobroknya moral dari pelaku administrasi di Indonesia. Hal ini pun tidak terlepas dari sejarah bangsa kita yang di jajah oleh Belanda dengan sistem peraturan yang dibuat oleh belanda dan menanamkan tradisi korupsi pada kaum bangsawan yang hingga sampai sekarang peraturan yang hanya mengutamakan kaum elite itu masih digunakan dan korupsi masih meraja lela dan mengakar diseluruh kalangan elite pemerintah atau pejabat seperti “gurita” memiliki kaki yang banyak dan mengakar kemana-mana begitu pulalah jika mengungkap kasus korupsi di Indonesia, yang menangani kasus korupsi pun adalah oknum korupsi jadi kasus korupsi di Indonesia sangat susah diberantas jika tidak adanya suatu aturan hukum dan aturan pelaksanaan yang tegas dan jelas serta dilakukan perombakan dalam struktur pelaku administrasi tersebut,…..